dampak negatif orde baru

· Terbentuk pemerintahan orde baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis. 
· Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat. 
· Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Golkar menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara 2 paratai lainnya hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai Negara demokrasi. 
· Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Dalam setiap pemilihan presiden melalui MPR Suharto selalu terpilih. 
· Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya. 
· Kebijakn politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN. 
· Dwifungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan bebangsa dan benegara bahkan pada bidang-bidang yang seharusnya masyarakat yang berperan besar terisi oleh personel TNI dan Polri. Dunia bisnis tidak luput dari intervensi TNI/Polri. 
· Kondisi politik lebih payah dengan adanya upaya penegakan hukum yang sangat lemah. Dimana hukum hanya diciptakan untuk keuntungan pemerimtah yang berkuasa sehingga tidak mampu mengadili para konglomerat yang telah menghabisi uang rakyat. 
· Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. 
· Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat tersa semakin tajam. 
· Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (marginalisasi sosial) 
· Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). 
· Pembangunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata. 
· Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dam sosial yang demokratis dan berkeadilan. 
· Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh. 
· Pembangunan tidak merata, tampak dengan adanya kemiskinan disejumlah wilayah yang justru menjadi peny umbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selanjutnya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menkelang akhir tahun 1997.

1). Korupsi, kolusi, nepotisme (KKN)

KKN, istilah ini adalah "souvenir" yang khas dari pemerintahan masa Orde Baru . Para pemimpin di masa ini terkenal dengan perilaku KKN-nya. Termasuk "keluarga Cendana" yang hampir menguasai setiap bagian di pemerintahan maupun di dunia usaha.

2). Dwifungsi ABRI

Banyaknya keterlibatan ABRI dalam setiap aspek kehidupan. Tentara terlibat dalam berbagai kehidupan pemerintahan, yang membela pemerintah, dan pengamanan terhadap perusahaan asing, semua dilakukan tentara.

3). Pembangunan tidak merata

Pembangunan yang terpusat di Jakarta, menimbulkan kesenjangan dari penduduk di daerah-daerah terhadap penduduk di pusat kota. Hal tersebut memicu munculnya rasa ketidakpuasan di daerah-daerah tertentu, seperti di Aceh dan Papua .

Dibatasinya gerak warga Tionghoa

Warga Tionghoa dianggap bukan warga pribumi, tetapi disebut warga negara asing. Segala kegiatan yang berhubungan dengan warga Tionghoa dilarang, seperti penampilan barongsai dan perayaan Imlek. Penggunaan bahasa Mandarin pun dilarang.
 

Warga Tionghoa dianggap bisa menyebarkan paham komunis. Padahal kenyataanya, tidak seperti itu. Banyak warga Tionghoa yang berdagang dan tidak ada hubungannya dengan komunisme.

4). Kebebasan berpendapat sangat terbatas

Saat itu, rakyat Indonesia tidak bisa dengan mudah berpendapat. Hal yang terasa "menyeleweng" akan langsung "ditindaklanjuti" ala pemerintahan Orde Baru. Hal ini membuat demokrasi sangat tidak berkembang.

5). Penggunaan kekerasan dan pengasingan

Pada masa Orde Baru saat itu, bagi siapa saja yang dianggap menantang pemerintah melalui orasi secara terang-terangan atau bahkan hanya di tayangan televisi yang tidak bermaksud apa-apa sama sekali, bisa dipenjara atau lebih parahnya "dihilangkan" sampai tidak diketahui lagi kabarnya.

6). Pemerintahan yang sama dan politik absolut

Dengan kekuasaan yang mutlak, panggung politik seperti panggung sandiwara yang hanya formalitas prosedur yang harus dijalankan, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Partai yang ada juga hanya sebagai pendukung salah satu partai tertentu.