Dlm merumuskan kebijakan publik suatu daerah, pemerintah sebaiknya melibatkan

Proses pembentukan kebjiakan publik Pembentukan kebijakan publik dilakukan melalui suatu proses yang sering disebut perumusan kebijakan publik. Proses ini dimulai adanya input(masukan) berupa tuntutan dan dukungan dari masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Input tersebut dikelompokkan atau diidentifikasi satu per satu sehingga menjadi usulan. Usulan atau input yang telah terekomendasi dibahas bersama oleh pembuat kebijakan pulik seperti pemerintah, DPR/DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun akademisi. Pembahasan tersebut menghasilkan keputusan bersama yang disebut kebijakan atau output(keluaran). Output atau keluaran tersebut kemudian diterapkan dan dievaluasi.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah Kebijakan publik merupakan hasil kerja sama berbagai pelaku, baik pemerintah, masyarakat, para ahli, maupun lembaga-lembaga sosial.